Infrastruktur Jalan dan Jembatan -2

Trans Papua Menjadi Prioritas Pembangunan Jalan di Indonesia Bagian Timur.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X, Thomas Setiabudi Aden, mengungkapkan bahwa ada kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Dirjen Bina Marga dan Komisi V bahwa sekarang target utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Trans Papua yang terdiri dari tujuh ruas jalan berada di Papua dan empat berada di Papua Barat.

Selanjutnya ….. !!!!!

Pemerintah Lelang Tiga Jalan Tol Senilai Rp 19,38 Triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan proses tender terhadap tiga pembangunan jalan tol dengan total nilai mencapai Rp 19,38 triliun pada 2015. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan ruas tol yang mangkrak akibat terkendala pembebasan lahan.

Selanjutnya ….. !!!!!

2015,Kementerian PUPR Akan Bangun 493 Km Jalan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2015-2019 akan membangun jalan mencapai 2.650 km. Sementara itu untuk tahun ini, ditargetkan jalan yang terbangun mencapai 497 km. Hal tersebut diungkapkan Plt. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Djoko Murjanto beberapa waktu lalu.

Selanjutnya ….. !!!!!

PenyerapanAnggaran Pembebasan Lahan Tol Capai Rp 607,8 miliar

Sampai dengan akhir Februari 2015, serapan anggaran pembebasan lahan tol sudah terealisasi Rp 607,8 miliar. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk 11 ruas tol yang pembebasan lahannya telah mencapai 75 persen sehingga proses pengadaan lahan dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2012 yang mengatur penyelenggaraan pengadaan tanah.

Selanjutnya ….. !!!!!

Infrastruktur Jalan dan Jembatan -1

Pentingnya Pemeliharaan Jalan
Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Dasar peraturan yang digunakan dalam Pemeliharaan jalan antaralain, PP 34 tahun 2006 Tentang Jalan, Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011, Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
 Selengkapnya …..!!!!!

 NTB Butuh Dukungan Pusat Bangun Infrastruktur Jalan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi saat ini dinilai belum mampu untuk membangun kebutuhan jaringan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum (ke PU -an) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejalan dengan itu Pemda NTB masih membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selengkapnya …!!!!!  

Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran Rp 9,8 Triliun untuk Kalimantan
Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Kalimantan di tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 9,8 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) regional Kalimantan tahun 2015 yang bertemakan Percepatan Penguatan Konektivitas Pemenuhan Kedaulatan Pangan dan Energi, Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berkelanjutan di Regional Kalimantan.
Selengkapnya …..!!!!!  

Biling Rate Pekerja Konstruksi Akan Sesuai Standar
Beberapa pekerjaan rumah dunia jasa konstruksi di Indonesia yang harus diselesaikan salah satunya adalah masalah billing rate untuk para pekerja konstruksi. “Billing Rate para pekerja konstruksi di Indonesia harus di standarkan melalui aturan yang ditetapkan menteri, sehingga para tenaga ahli dan tenaga terampil indonesia itu dapat maksimal bekerja dan merasa benar-benar dihargai di negeri sendiri”, demikian diutarakan Plt. Dirjen Bina Konstruksi, Hediyanto W. Husaini, saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Daerah Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia), senin (23/2) di Jakarta.
Selengkapnya …..!!!!!

Jepara Usulkan Beberapa Infrastruktur PUPR 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menerima kunjungan DPRD Kabupaten Jepara, Selasa (24/2). Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPDN/ Koordinator Komisi D Pratikno. Turut hadir Ketua Komisi D Agus Sutisna, Kepala Bappeda Sujarot, Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Budiarto dan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Ashar Ekanto. Sementara dari Kementerian PUPR hadir Plt. Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto, Plt. Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi, Plt. Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi dan Plt. Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin.
Selengkapnya …..!!!!!